RAKYAT MEMILIH PARTAI POLITIK

Sebuah Tinjauan Politis atas Fenomena Multipartai di Indonesia

Pendahuluan

Tulisan kali ini akan penulis awali dengan sebuah renungan :

“…..Kita sekarang hidup dalam suatu masa peralihan yang besar. Tak seorang pun tahu, apa yang akan terjadi di masa datang ; tetapi bahwa ada perubahan besar yang sedang terjadi, dan bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri”.

“…..Dalam masa seperti sekarang ini, lebih banyak yang dituntut dari kita daripada dulu. Oleh karena itu, kita pun harus kuat daripada yang sudah-sudah, jika kita hendak mengerjakan tugas kita dan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh memboroskan waktu dan energi kepada kesulitan-kesulitan pribadi, bahkan tidak kepada kesedihan pribadi kita. Apa yang seharusnya kita usahakan ialah merangkum zaman ini dengan akal budi kita, maka kita pun akan bisa menghilangkan diri kita kedalamnya. Begitu banyak hal yang masih gelap, yang sekali sudah menjadi terang, mungkin akan membuka perspektif-perspektif baru yang tidak terbatas”.

“…..Kita tidak boleh silau melihat gejala-gejala yang bersifat sementara dan hal-hal yang aktual saja, tetapi kita harus mencoba melihat hal-hal yang lebih besar dan mengarahkan akal budi kita kepadanya ; itu memberikan ketenangan, kekuatan, keyakinan”.

(Catatan editor, “Berpikir Ulang Tentang Keindonesiaan”.)[1]

Menarik sekali ketika kita berbicara tentang pemerintahan negara saat ini, dan kita akan menemui banyak sekali kompleksitas yang terdapat dalam proses tersebut. Terlebih sejak pasca kejatuhan pemerintahan otoritarianisme orde baru yang menggunakan “tangan besi” dalam melakukan pengaturan dan pengelolaan negara dan masyarakat. Masyarakat boleh bersyukur atas keruntuhan rezim berkuasa orde baru yang telah bercokol di tampuk kekuasaan selama tiga dasawarsa tersebut. Masyarakat boleh bergembira dengan semakin surutnya despotisme ala orde baru yang berarti pula semakin terbuka lebarnya akses berdemokrasi yang selama ini tertutup rapat oleh represifitas penguasa. Dan pelbagai kegembiraan yang lain dapat diekspresikan dan diapresiasikan di tengah-tengah euforia reformasi saat ini. Paling tidak kondisi tersebut memberikan kesempatan pada masyarakat untuk “membuka mulut mereka” lebih lebar, bersuara menyuarakan kepentingan dan hak mereka yang sebelumnya kesempatan itu sangat langka sekali terjadi dan bahkan pada kasus-kasus tertentu sangat tidak mungkin terjadi.

Begitu pula dengan kebebasan berkumpul dan berserikat di era reformasi ini telah menjadi suatu hal yang wajar, tanpa ada lagi tekanan, hambatan ataupun halangan untuk membentuknya. Salah satu akibat atau dampak dari reformasi di Indonesia adalah dengan banyaknya partai politik yang muncul kepermukaan, bak jamur yang tumbuh di musim hujan, dengan membawa segala macam “assesoris” yang berupaya untuk menarik perhatian dari masyarakat. Tumbuhnya partai-partai baru dalam rentang waktu yang pendek dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, telah mengubah drastis wajah dan lanskip politik Indonesia mutakhir. Barangkali tidak pernah terbayangkan oleh para pendiri partai bahwa mereka akan bisa menikmati kebebasan berserikat, berkumpul seraya mengeluarkan uneg-uneg, aspirasi, gagasan seraya melakukan rethingking dan rekonstruksi platform dan cetak biru bangsa, dalam sebuah partai politik (modern).[2]

Euforia reformasi, keterbukaan dan kebebasan berkumpul dan berserikat tersebut ternyata telah membawa aspek yang penting dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Namun kemudian ternyata masalahnya tidak sesederhana itu. Banyak bermunculannya partai politik di satu sisi dianggap hasil lain dari keterbukaan, tetapi di sisi lain akses negatif yang ditimbulkan, terutama berkaitan dengan hubungan antara masyarakat dan negara, menjadi tidak sedikit.

Kita semua tahu partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik idealnya dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai. Karena itu partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol dan mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Batasan lebih lengkap dikemukakan oleh Mark N. Hagopian. Menurutnya, partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk-bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.[3]

Selengkapnya silahkan Download Disini


[1] Jakob Oetomo : Catatan editor, “Berpikir Ulang Tentang Keindonesiaan”, Kompas, Jakarta, 2001. hal. xi

[2] Arief Budiman, dkk, “Memilih Partai Mendambakan Presiden ;Belajar Berdemokrasi Di Ufuk Milennium”, catatan editor, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999. hal. iii

[3] Ichlasul Amal : “Teori-Teori Mutakhir Partai Politik”, PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta, 1996. hal. xv